Maraknya berita Hoax, MUI Ingatkan Lagi soal Fatwa Bermedia Sosial


Jakarta - Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid mengatakan menyebarkan berita bohong haram hukumnya bagi umat Islam. Dia kemudian mengingatkan tentang fatwa MUI dalam bermedia sosial.

"MUI telah menetapkan fatwa 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalat dalam media sosial. Setiap muslim yang bermuamalah melalui medsos diharapkan melakukan khitbah," kata Zainut di gedung Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018). 

Dalam fatwa tersebut mengatur banyak hal, dari cara membuat posting-an media sosial sampai cara memverifikasi. Zainut juga mengingatkan bahwa membicarakan keburukan orang lain dan adu domba juga diharamkan.

"Membicarakan keburukan atau aib orang lain, fitnah, atau adu domba, penyebaran permusuhan, ujaran kebencian, dan permusuhan antarsuku, ras, agama, golongan, ini diharamkan," pesannya.

"MUI juga mengharamkan kegiatan memproduksi menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya info yang tidak benar kepada masyarakat," imbuh Zainut.

Dia juga mengingatkan kegiatan buzzer di media sosial untuk menyebarkan beritahoax, meski demi kepentingan ekonomi juga diharamkan. Begitu juga penyandang dana kegiatan tersebut.

"Bagi orang yang menyuruh membantu memanfaatkan jasa buzzer, dan penyandang dana kegiatan tersebut juga diharamkan," katanya.
Rilis soal viral penyerangan ulama di Mabes PolriRilis soal viral penyerangan ulama di Mabes Polri (Audrey/detikcom)
Zainut juga meminta Polri mengusut tuntas kejahatan siber tersebut secara profesional dan transparan. Dia kemudian juga meminta agar penanganan kasus fokus pada tindak pidananya dan bukan pada agama atau golongannya.

"Oleh karena itu, MUI meminta kepolisian RI untuk mengusut tuntas kejahatan cyber crime secara profesional, transparan. MUI meminta kepolisan agar penanganancyber crime fokus terhadap kriminalnya, tidak dikaitkan identitas SARA-nya," ujar Zainut.

"Karena dikhawatirkan mengaitkan ketersinggungan kelompok yang justru kontraproduktif dalam penanganan kasus ini," ucap Zainut.
Sebelumnya, Polri telah mengidentifikasi kelompok Muslim Cyber Army (MCA) ini berafiliasi dengan Saracen, kelompok penyebar hoax yang sebelumnya telah ditangkap. Dari hasil penyelidikan diketahui isu kebangkitan PKI dan penyerangan ulama diviralkan selama Februari 2018. 

Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan hoax penyerangan terhadap ulama diviralkan karena bermotif politik. Para penyebar hoax ini ingin memecah belah masyarakat dan mengesankan pemerintah tak bisa menangani kasus tersebut.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jangan Lagi Sebut Muslim Cyber Army Kata Wakapolri

Polisi Tidak Nyaman dengan Sebutan Muslim Cyber Army Ungkap Kapolri

Banyak Negara "Hancur" Akibat Konflik SARA